Website Resmi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

Email dipertakankabmdn@gmail.com
Kontak (0351) 462953
Lokasi Jalan Dr. Soetomo 25 Madiun
  • Home
  • /
  • PENGERTIAN PPID

PENGERTIAN PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID diharapkan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi dan dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) merupakan Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

  1. Pengklasifikasian Informasi terdiri atas :
    a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    d. Informasi yang dikecualikan
  2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik
  4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya
  5. Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk akses oleh Masyarakat
  7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
  8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  2. Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumen untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan /atau pertahanan dan keamanan Negara;
  6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 4 PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

  1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik;
  2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien;
  3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya;
  4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
  6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi Publik;
  7. Menetapkan dan memuthakirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi Publik yang dikelola;
  8. Menyediakan dan memberikan informasi Publik;
  9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi Publik yang mengajukan keberatan;
  10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi, dan;
  11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi Publik pada instansinya.