Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohan Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
2. Mengungkapkan identitas informan,pelapor,saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, dan/atau
5. Membahayakan keamanan peralatan,sarana,dan/atau prasarana penegak hukum.
- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara, yaitu:
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar Negeri.
2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya.
4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
5. Data perkiraan kemampuan Militer dan Pertahanan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama Militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
6. Sistem persandian Negara dan/atau.
7. Sistem Intelijen Negara.